Jakarta - Jika pemerintah Indonesia ingin mempercepat akses broadband diperlukan keseriusan dalam menanamkan investasi. Pemerintah di negara lain, misalnya, berani menanamkan dana US$ 2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan akses jaringan pita lebar tersebut.
"Di negara lain pemerintahnya berani investasi sebesar itu. Sebab, pemerintahnya sadar broadband bisa meningkatkan pendapatan kotor satu negara," jelas praktisi sepuh telekomunikasi Koesmarihati Koesnowarso, di sela acara 2nd Indonesian Broadband Summit, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (21/4/2009)
Penetrasi akses internet broadband di Indonesia diperkirakan baru mencapai 1% dari populasi penduduk 220 juta jiwa. Jaringan broadband yang digunakan adalah Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) untuk saluran kabel dan High Speed Downlink Packet Access (HDSPA) untuk nirkabel seluler.
Layanan ADSL di Indonesia memiliki satu juta pelanggan, sementara HSDPA sekitar 10 juta pelanggan. Head of Nokia Siemens Network Indonesia Arjun Trivedi memperkirakan baru pada 2012 tingkat penetrasi dari teknologi tersebut akan mencapai 20% dari populasi penduduk.
Sementara, Staf ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur broadband, pemerintah telah menyediakan dua jalan keluar yakni mempercepat pembangunan Palapa Ring dan segera menggelar tender Broadband Wireless Access (BWA).
"Prakualifikasi tender BWA akan segera dibuka setelah kita mengumumkan memorandum informasi tender tadi malam. Awal minggu depan akan ketahuan siapa saja peminatnya," ujarnya.
Pemerintah telah membagi 100 MHz frekuensi di spektrum 2,3 GHz bagi 15 zona di seluruh Indonesia, dimana 75 MHz untuk nomadic (area terbatas) dan mobile (lintas area). Dari 75 MHz yang akan ditender pertengahan Juni mendatang, masing-masing peserta tender dibolehkan untuk menawar maksimal 30 MHz dan minimal 15 MHz di setiap blok wilayah. Satu wilayah akan diisi untuk tiga operator.
Calendar
Sat Oct 09 2010, 03:29 by fr4nkenste1n
